Penundaan Pemilu 2024 Bumerang Bagi Penyelenggara, Bawaslu RI: Yang Disalahkan Penyelenggara

KEDIRI NETWORK - Isu penundaan pemilu 2024 kian disorot bahkan beberapa media juga terus mengupdate berita tentang isi tersebut.

Selain itu menurut Ketua Bawaslu RI, apabila pemilu 2024 ditunda makan hal tersebut merupakan maslah besar bagi penyelenggara pemilu.

Rahmat Bagja berpendapat bahwa jika pemilu mengalami penundaan maka yang akan disalahkan adalah para penyelenggara pemilu 2024.

Baca Juga: Info BMKG Terkini: Prakiraan Cuaca Minggu 19 Maret 2023 Wilayah Blitar, Cek Segera!

Perihal penundaan pemilu menurut Rahmat Bagja akan mempengaruhi sikap ataupun pandangan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia.

"Bagaimana masyarakat percaya jika kemudian isu ini selalu digoreng terus, tunda, tidak, tunda, tidak, lama-lama masyarakat ini 'nggak jadi ini pemilu'," kata Bagja.

Rahmat Bagja menilai jika isu terus digulingkan pada masyarakat maka para penyelenggara pemilu yang akan disalahkan berkat penundaan tersebut.

Menurutnya, tidak hanya KPU saja yang akan disalahkan melainkan Bawaslu hinga DKPP juga akan terkena dampak dari isu penundaan pemilu 2024.

Baca Juga: Jadwal Shalat Fardu dan Duha Wilayah Tulungagung Tanggal 19 Maret 2023

Baca Juga: 4 Tips Mudah Menyimpan Tahu Agar Tidak Cepat Basi, Ibu-Ibu Wajib Tahu Nih!

Rahmat Bagja mengatakan bahwa penyelenggara harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebelum ada putusan resmi.

Bagja yakin jika Pemilu ditunda, maka tudingan pertama yang dilempar masyarakat adalah ke penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Oleh karena itu, Bagja menyebut para penyelenggara pemilu harus tetap mengawasi agar pemilu dapat tetap berjalan.

Menurutnya pemilihan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus menggunakan azas LUBERJURDIL dan dilaksanakan 5 tahun sekali.